Nadiem Makarim Akan Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun
Info Putussibau – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek.
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan pada Senin, 23 Juni 2025, pukul 09.00 WIB, di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta. Pemanggilan ini merupakan bagian dari penyelidikan atas pengadaan program digitalisasi pendidikan yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2023.
“Saudara Nadiem Makarim dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan seputar fungsi pengawasan yang dilakukan saat menjabat menteri,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Jumat (20/6/2025).
Harli menjelaskan, penyidik akan memeriksa sejauh mana Nadiem mengawasi secara internal proyek bernilai fantastis tersebut, yang total anggarannya mencapai sekitar Rp9,9 triliun.
Baca Juga : Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK?
Skandal Pengadaan Chromebook Masuk Tahap Penyidikan, Publik Menanti Tersangka
Kasus ini sendiri telah naik statusnya ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 38. Meski demikian, hingga kini Kejagung belum menetapkan pihak mana sebagai tersangka. Kejagung masih mendalami konstruksi kasus serta menghitung kerugian negara bersama lembaga terkait.
“Masih dalam proses pendalaman. Kami belum bisa mengungkap tersangka karena masih mengumpulkan alat bukti dan melakukan audit kerugian keuangan negara,” tambah Harli.
Selama masa jabatan Nadiem pemerintah menggelar program pengadaan Chromebook sebagai bagian dari agenda transformasi digital pendidikan nasional. Melalui program ini, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan untuk mendukung proses belajar-mengajar yang lebih modern, efisien, dan merata di seluruh Indonesia. Namun, dugaan penyimpangan mulai tercium setelah sejumlah temuan mengindikasikan potensi markup, pengadaan fiktif, dan ketidaksesuaian spesifikasi barang.
Pihak Kejagung berharap Nadiem dapat memenuhi panggilan tersebut demi kelancaran proses penyidikan. Jika Nadiem hadir, ini akan menjadi pemeriksaan publik pertamanya terkait kasus besar yang menyeret nama kementerian yang pernah ia pimpin.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut program strategis nasional dan jumlah anggaran yang sangat besar. Kejagung berkomitmen mengusut tuntas perkara ini dan menindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab.
